Regulasi Pajak Kripto di Thailand, Sebuah Pelajaran bagi Indonesia – Fintechnesia.com

Uncategorized29 Dilihat

FinTechnesia.com | Thailand telah mengambil langkah progresif dalam regulasi pajak terkait aset digital. Yakni menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 7% untuk transaksi perdagangan kripto.

Keputusan ini untuk mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan industri aset digital di negeri Gajah Putih tersebut. Pembebasan PPN ini menyasar bursa kripto, pialang, serta platform kripto yang beroperasi di bawah pengawasan ketat dari Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand.

Dengan berlakunya kebijakan ini efektif per 1 Januari 2024, Thailand menunjukkan komitmen kuat mengembangkan ekonomi digitalnya. Langkah ini bukan yang pertama. Pada Mei 2023, Thailand telah membebaskan transfer aset kripto dari kewajiban PPN.

Kebijakan pembebasan pajak ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak aktivitas dalam pasar aset digital Thailand dan memperkuat posisi negara sebagai pusat inovasi dan perdagangan aset digital di kawasan.

Perbandingan yang mencolok terlihat dengan Indonesia, di mana pemerintah masih
menerapkan PPN sebesar 0,11% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,1% untuk transaksi melalui exchange atau pedagang aset kripto terdaftar. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri kripto Indonesia.

CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis. Yudho menekankan pentingnya Indonesia untuk tidak tertinggal dalam penerapan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekosistem kripto. Yakni mengusulkan beberapa perubahan penting dalam kebijakan pajak kripto di Indonesia.

“Perkembangan kebijakan pajak kripto di Thailand, memberikan kami semangat optimisme. Kami berharap, Indonesia mengikuti langkah serupa untuk menciptakan regulasi kripto yang lebih ramah dan kompetitif. Hal ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan industri kripto dalam negeri. Sekaligus memberikan kejelasan hukum yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pengguna,” papar Yudho.

Baca juga: Pengenaan Pajak, Bikin Transaksi Perdagangan Kripto Turun

Ia menyarankan agar Indonesia kembali hanya mengenakan pajak atas keuntungan modal (capital gain) dan merevisi aturan PPN. Mengingat bahwa aset kripto, menurut undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), lebih cenderung diklasifikasikan sebagai aset keuangan atau sekuritas daripada komoditas.

Baca Juga  Shopee Mall Tawarkan Banyak Keuntungan di Awal Tahun, Ada Cicilan Bunga 0% - Fintechnesia.com

Selain itu, ia juga mengusulka penurunan besaran pajak yang saat ini berlaku, agar lebih kompetitif dan tidak menghambat perkembangan industri kripto di Indonesia.

Skema capital gain hanya mengenakan pajak pada keuntungan dari penjualan
aset kripto, dan bukan pada setiap transaksi. Pendekatan ini dianggap lebih adil dan efisien. Investor hanya dikenai pajak ketika mereka benar-benar menerima keuntungan ekonomi.

Hal ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk berinvestasi dalam aset kripto
tanpa khawatir tentang beban pajak yang berat untuk setiap transaksi yang dilakukan,” ujar Yudho, yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) itu.

Skema tersebut memudahkan pelaporan pajak bagi investor. Mereka hanya perlu melaporkan transaksi yang menghasilkan keuntungan. Diharapkan dengan penerapan skema pajak seperti ini, akan mampu meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak di sektor kripto.

Kebijakan Thailand dalam menghapus PPN untuk transaksi kripto memberikan gambaran tentang bagaimana regulasi yang ramah dapat membantu negara-negara menjalani transisi menuju ekonomi digital yang lebih inklusif dan inovatif.

Indonesia, dengan potensi ekonomi digital yang besar, dapat mengambil inspirasi dari Thailand untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan ekonomi digital, termasuk di sektor aset digital. (jun)

Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *